9 Kesalahan Bank Syariah dalam Murabahah

Pembiayaan kredit di bank syariah umumnya menggunakan akad murabahah. Sebab, murabahah merupakan akad yang relatif sederhana (dibandingkan ijarah muntahiya bit tamlik atau syirkah) dan risiko bagi bank lebih rendah.

Bagi Bank yang terbiasa memberikan pinjaman dana tunai, Bank lebih mudah untuk menyesuaikan sedikit dengan syariah, yaitu dari akad utang piutang/pinjaman kredit (qardh) menjadi jual beli kredit (murabahah).

Baca: Perbedaan Kredit Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Oleh karena itu, Bank atau tenaga perbankan yang awalnya konvensional, akan memilih untuk menggunakan akad murabahah sebagai pengganti dari pinjaman kredit.

Meskipun demikian, masih dapat ditemukan kesalahan-kesalahan bank atau lembaga keuangan secara umum dalam mempraktekkan akad ini, sehingga masih mirip dengan pinjaman kredit berbunga.

Baca: Begini Caranya Akad Murabahah yang Benar

Oleh sebab itu, masih sering dibahas oleh sebagain masyarakat dan komunitas, atau bahkan ulama yang mengatakan Bank syariah masih belum syariah, bank syariah masih riba, bank syariah sama saja dengan konvensional.

Pengalaman kami di Syariah Wealth Management dalam mendampingi nasabah dan mengkaji terkait praktek lembaga keuangan syariah, dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang membuat akad murabahahnya menjadi batal, atau bahkan terjerumus dalam ri3ba. Sehingga murabahahnya sama saja seperti pinjaman kredit riba biasa.

Sebelum membahas tentang bagaimana kesalahan bank dalam pembiayaan murabahah, pahami terlebih dahulu 9 tahapan akad murabahah yang benar di sini.

Secara ringkas, ketika nasabah mengajukan pembiayaan atas suatu barang, Bank membeli barang terlebih dahulu hingga selesai serah terima, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah secara kredit.

Berikut ini kesalahan yang sering dilakukan bank dalam murabahah yang harus dihindari agar tidak riba dan pelanggaran syariat:

1. Tidak membeli barang (hanya memberi uang)

Perbedaan mendasar antara murabahah dengan pinjaman kredit adalah adanya akad jual beli yang benar-benar terjadi. Namun, sebagian bank/lembaga keuangan masih berjalan terlalu konvensional sehingga dengan berbagai alasannya, mereka tidak melakukan jual beli dengan nasabah, tetapi hanya mau memberikan uangnya saja dan nasabah membeli sendiri.

Jika bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan/melunasi utang tersebut beserta ‘margin keuntungan’, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai. Pinjaman tunai dengan syarat pengembalian lebih hukumnya jelas riba.

2. Meminta nasabah untuk menjadi wakil (wakalah)

Masih dengan alasan yang seperti kesalahan pertama di atas, pada kasus ini Bank mengatakan “Sebenarnya kita melakukan jual beli murabahah, tetapi secara prosedur bukan kami yang membelinya, melainkan nasabah mewakili bank membeli barang ke supplier, jika sudah dibeli oleh nasabah (sebagai wakil), barulah bank dan nasabah akan berjual beli murabahah”.

Apa yang dilakukan oleh Bank ini dibahas dalam oleh para ulama dan dituangkan dalam AAOIFI Sharia Standards:

3/1/3 The original principle is that the Institution itself purchases the item directly from the supplier. However, it is permissible for the Institution to carry out the purchase by authorizing an agent, other than the purchase orderer, to execute the purchase; and the customer (the purchase orderer) should not be appointed to act as an agent except in case of a dire need. Furthermore, the agent must not sell the item to himself. Rather, the Institution must first acquire title of the item and then sell it to the agent. In such a case, the provisions of item 3/1/5 should be observed.
3/1/4 In cases when the customer is authorized to purchase the item as the Institution’s agent, it is obligatory to adopt procedures which would ensure that certain conditions are observed. These conditions include:
a) the Institution itself must pay the supplier, and not pay the
price of the item into the account of the customer as agent, whenever possible.
b) the Institution should obtain from the supplier the documents that confirm that a sale has taken place

Al-Ma’aayir Asy-Syar’iyyah No. 8 Murabahah (versi terjemah)

Pada asalnya tidak diperbolehkan menunjuk nasabah sebagai wakil dalam membeli barang, kecuali pada kondisi yang darurat. Bank semestinya mampu untuk membelikan barang murabahah sendiri, atau menunjuk pihak lain baik dalam sebuah divisi khusus, maupun pihak ketiga dan bukan nasabah.

Jika memang benar-benar tidak bisa (dan ini kami rasa tidak mungkin), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana pada poin a dan b di atas.

3. Bank tidak menerima barang/nasabah mengambil sendiri

Pada kasus lain, Bank sudah menghubungi penjual untuk membeli barang pesanan murabahah dan akan membayarnya. Namun, tetap saja Bank tidak mau menerima barang tersebut. Sehingga Bank berakad jual beli murabahah kredit dengan nasabah, dan nasabah mengambil sendiri barang tersebut ke penjual. Kesalahan ini dibahas dalam 3/1/5 poin b di atas.

Dalam hadits, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Jika engkau membeli barang, maka jangan dijual sebelum serah-terima“ (HR. Ahmad)

4. Berakad secara mengikat sebelum bank membeli barang

Jika dahulu bank hanya memberikan pinjaman lalu berlepas tangan dengan apa yang terjadi bagi nasabah, kini bank harus menanggung risiko ketika menjalankan pembiayaan ini. Sebab, bank harus membeli barang terlebih dahulu, yang bisa jadi barang tersebut rusak, atau nasabah tidak jadi membeli, atau nasabah tidak sepakat dengan harganya, dan lainnya.

Sebab, tidak boleh bagi Bank berakad jual beli murabahah dengan nasabah sedangkan Bank belum memiliki barangnya. Sehingga ada kekosongan ikatan dua pihak antara waktu Nasabah mengajukan permohonan, Bank membeli barang, hingga Bank dan Nasabah melakukan jual beli murabahah.

Sebagian bank akhirnya melakukan akad murabahah yang mengikat nasabah. Dengan kata lain, Bank dan Nasabah mengikatkan diri untuk membeli barang yang murabahah yang sudah disebutkan dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian Bank baru mencari barangnya dan menyerahkannya kepada nasabah. Hal ini tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits Hakim bin Hizam “Jangan engkau jual barang yang belum dimiliki” (HR. AhmadAbu Dawudat-Tirmidzi) dan ditegaskan dalam Sharia Standards:

3/1/1 The Institution shall not sell any item in a Murabahah transaction before it acquires such item. Hence, it is not valid for the Institution to conclude a Murabahah sale with the customer before the Institution concludes a urchase contract with the supplier of the item the subject matter of the Murabahah and before it acquires actual or constructive possession of such items, which can be achieved when the supplier gives the Institution control over the item or the documents that represent possession thereof [see items 3/2/1-3/2/4].

Al-Ma’aayir Asy-Syar’iyyah No. 8 Murabahah (versi terjemah)

5. Membayar DP sebelum akad

Dengan alasan yang sama seperti poin ketiga, Nasabah sering membayar DP murabahah padahal Bank belum membeli barang tersebut. Membayar DP artinya Nasabah telah sepakat berjual beli dengan Bank atas barang murabahah beserta harganya, padahal tidak boleh Bank melakukan akad jual beli murabahah sebelum memiliki barangnya. Dalil pelarangannya sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya.

6. Sudah berakad jual beli dengan supplier

Kesalahan lain yang terjadi dalam murabahah adalah ketika nasabah sudah menghubungi penjual (supplier atau dealer) untuk akad jual beli, kemudian mendatangi Bank untuk mendapatkan pembiayaan.

Jika demikian adanya, maka sebenarnya jual beli sudah terjadi antara nasabah dengan penjual, dan yang tersisa adalah utang nasabah kepada penjual. Jika baru kemudian nasabah menghubungi Bank, maka yang terjadi hanyalah bank menalangi utang nasabah, kemudian Nasabah mencicil utang tersebut kepada bank dengan margin/bunga yang riba.

7. Bank mentransfer uang kepada nasabah

Satu hal menarik yang dialami salah satu klien kami adalah, bank syariah (yang tidak perlu kami sebutkan namanya), melakukan prosedur dengan baik, melakukan jual beli kepada penjual, serah terima, kemudian menjual kepada nasabah dengan murabahah, tetapi kemudian yang mereka lakukan adalah mentransfer uang pembayaran kepada penjual melalui rekening nasabah dengan alasan prosedur.

Dengan demikian yang terjadi adalah nasabah menerima uang tersebut dan mengirimkannya kepada penjual. Yang demikian itu terlarang, sebagaimana jelas dalam pasal 3/1/5 poin a di atas

a) the Institution itself must pay the supplier, and not pay the
price of the item into the account of the customer
as agent, whenever possible.

8. Denda keterlambatan

Denda keterlambatan juga sebuah pelanggaran yang sering sekali ditemukan dalam akad murabahah. Dengan alasan mendisiplinkan pembayaran cicilan nasabah, Bank menerapkan denda keterlambatan kepada Nasabah. Segala penambahan pembayaran yang dipersyaratkan dalam utang ini riba.

No penalty clause may be applied in the case of a delay in settling a debt, as any increase in the amount of the debt is Riba;

Shariah Standards No. 3 Procrastinating Debtor

Perbedaannya, terkadang Bank syariah menyebutnya ta’widh dengan sebagai ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo yang mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian dalam bentuk tidak mampunya bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo ke pihak lain, atau hilangnya laba karena kredit macet. Larangan ini tertuang dalam Shariah Standards

2/1/2 It is not permitted to stipulate any financial compensation, either in cash or in other consideration, as a penalty clause in respect of a delay by a debtor in settling his debt, whether or not the amount of such compensation is pre-determined; this applies both to compensation in respect of loss of income (opportunity loss) and in respect of a loss due to a change in the value of the currency of the debt.

Shariah Standards No. 3 Procrastinating Debtor

9. Asuransi

Biasanya, dalam murabahah, barang murabahah tersebut sekaligus berfungsi sebagai jaminan atas utang murabahah nasabah dengan bank. Oleh karena itu, kemudian bank mempersyaratkan nasabah mengasuransikan barang tersebut agar aman.

Tentunya hal ini adalah hal yang sangat ironis, ketika bank syariah berusaha menggunakan akad yang syar’i, tetapi justru menerapkan pasal yang riba dan gharar, dengan keharaman yang berat yaitu asuransi.

Baca: Hukum Asuransi

Dengan minimnya ilmu, kerangka kerja serta prosedur yang belum syar’i, serta rendahnya komitmen terhadap syariat, akan senantiasa ada jenis-jenis pelanggaran yang beragam dalam praktiknya lebih dari yang telah disebutkan di atas.

Melihat kondisi demikian, Syariah Wealth Management hadir mendampingi nasabah dalam melakukan pembiayaan kredit dengan bank syariah, memastikan setiap langkah dan dokumen tidak melanggar syariat.

Pendampingan Akad Lembaga Keuangan Syariah

Syariah Wealth Management mendampingi nasabah dalam berakad dengan lembaga keuangan syariah dalam rangka mengawasi pelaksanaan akad sesuai standar prosedur muamalah yang syar’i mengacu pada AAOIFI Shariah Standards, dengan mengedukasi nasabah tentang akad, memeriksa setiap dokumen akad, memberikan review dan mengajukan revisi akad, hingga bernegosiasi kepada lembaga keuangan untuk menjaga kepatuhan […] Hubungi SWM