ilustrasi memantau saham

Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjual-belikan baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Secara asal, hukum menerbitkan dan membeli saham hukumnya halal, sebagaimana Majma’ Al-Fiqh Al Islami menetapkan

Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang yang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang yang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram.”

Saham syariah, apakah sudah benar-benar syariah?

Umumnya, kegiatan usaha perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam menjadi syarat awal sebuah saham dikatakan saham syariah. Meskipun demikian, terdapat rincian-rincian yang dibahas oleh para ulama sehingga perlu diperhatikan.

1. Bagaimana Hukumnya Membeli Saham perusahaan yang Usahanya Halal, tetapi Memiliki Utang Riba?

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Menurut AAOIFI, Dewan Syariah Bank Al-Rajhi, hukumnya boleh, selama perusahaan tetap meyakini transaksi riba adalah haram, tidak tercantum pasal dalam anggaran dasar yang menyatakan bahwa perusahaan akan transaksi pembiayaan ribawi, dan besarnya hutang riba tidak lebih dari 30% dari modal keseluruhan perusahaan. Bahkan, lebih longgar dari itu, DSN-MUI berijtihad hutang riba tidak lebih dari 45% dari total modal keseluruhan.

AAOIFI dalam menetapkan angka 30% menggunakan keumuman hadits nabi yang menganggap 1/3 adalah besar. Sedangkan DSN-MUI menetapkan angka tersebut karena adanya hajat (kebutuhan yang mendesak), di mana perusahaan besar di pasar saham itu, meskipun bergerak di bidang yang halal, dimiliki dan dikelola oleh orang-orang yang belum mengerti fikih muamalah, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka melakukan transaksi secara ribawi. Jika dilarang membeli saham mereka, dikhawatirkan permodalan mereka terganggu sehingga kebutuhan masyarakat saat ini atas produk dan jasa mereka menjadi tidak terpenuhi. Demikian ijtihad mereka dalam menetapkan saham syariah di Indonesia.

Akan tetapi, yang lebih kuat (rajih) adalah haram hukumnya membeli saham perusahaan yang mengambil utang/pembiayaan riba, menyimpan uang di bank riba, atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank riba. Ini pendapat Majma’ Fiqh Al Islami dan Lajnah Daimah Lembaga Fatwa Arab Saudi).

Pendapat ini mempertimbangkan bahwa hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan terdapat akad wakalah. Pemegang saham memberikan perwakilan berupa wewenang pengelolaan kepada perusahaan. Apabila perusahaan melakukan transaksi riba, artinya perusahaan mewakili pemegang saham dalam transaksi riba. Dengan kata lain, pemegang saham selaku pemilik perusahaan menyetujui transaksi riba yang dilakukan perusahaan tersebut. Transaksi riba hukumnya tetap haram, meskipun sedikit.

Jika para investor memahami haramnya riba, maka mereka akan enggan berinvestasi pada perusahaan yang bertransaksi riba. Dengan begitu, seluruh perusahaan akan mengikuti investor dan meninggalkan seluruh transaksi riba mereka.

2. Bagaimana Hukumnya Jual-Beli Saham yang Asetnya dalam Bentuk Uang/Emas

Tinjauan fikih dalam hal ini berkaitan dengan hukum transaksi sharf, khususnya jual beli uang dengan uang, dimana disyaratkan harus tunai dan sama nilainya (jika sejenis, sama-sama rupiah).

Pada perusahaan yang baru memulai usahanya (baru terkumpul modalnya di pasar primer), yakni seluruh asetnya masih berupa modal uang, perusahaan perdagangan emas, serta Lembaga keuangan, Lembaga penukaran uang (valas), dan seluruh perusahaan lainnya yang asetnya berupa uang atau emas, jual beli sahamnya harus secara tunai dan harga yang sama dengan nilai nominal. Jika tidak, maka akan terjatuh dalam dosa riba ba’i. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini.

Adapun, untuk perusahaan yang asetnya terdiri dari barang, jasa, uang tunai, utang, dan surat berharga, yang jumlah barang dan jasa tidak kurang dari 30%, boleh membeli sahamnya tanpa kaidah sharf. Sebab, pada perusahaan seperti ini, uang/emas hanyalah sebagai pengikut dalam saham dan bukan tujuan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama kontemporer dan AAOIFI.

Dalam kaidah fikih disebutkan,

Pengikut status hukumnya adalah mengikut”

Seperti seseorang yang menjual rumah yang hiasan dindingnya dari emas, maka status emas tersebut hanyalah pengikut dan bukan tujuan. Sehingga hukum menjual rumah tersebut adalah sebagaimana menjual rumah secara normal (tanpa kaidah sharf). Demikian pula perusahaan yang sebagian asetnya adalah barang, jasa, dan uang, selama tidak lebih dari 30%, maka boleh dijual belikan secara biasanya (tanpa kaidah sharf).

Kesimpulan

Dengan demikian, jika kita berencana untuk membeli saham, pastikan:

  1. Saham yang dibeli adalah saham biasa (bukan saham preferen yang ribawi)
  2. Perusahaan tidak bergerak dalam bidang usaha yang haram (seperti bank riba dan perjudian), tidak memproduksi barang haram (seperti rokok, khamr, dan lainnya), dan tidak memperdagangkan barang haram.
  3. Perusahaan tidak bertransaksi secara riba, tidak mengambil pembiayaan/utang riba, dan tidak menyimpan uang di Lembaga ribawi.
  4. Perusahaan tidak memiliki asset barang, jasa, dan uang melebihi 30% dari total asset. Jika lebih, maka gunakan aturan sharf (tunai dan sama dengan nominal).

Wallahu a’lam

Disarikan dari:

Dr. Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. 20, No. 4.6.2.5.7 Perdagangan Saham

Leave a Reply