|

Inilah 4 Kesalahan dalam Akad Syirkah Mudharabah

Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama syirkah yang terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang menyetorkan modal dan pihak yang menjalankan bisnis yang keuntungannya akan dibagi dua pihak tersebut menurut nisbah bagi hasil jika untung, dan pihak pemodal akan menanggung kerugian finansial jika rugi.

Akad mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh Bank Syariah seperti BSI, Bank Muamalat, BCA Syariah, bahkan Bank Perkreditan Rakyat seperti BPRS Al Salaam. Dengan mudharabah, bank dapat menyalurkan kredit (pembiayaan) dengan skema sesuai dengan prinsip Islam yang bebas riba.

Namun, Akad Mudharabah tidak hanya digunakan untuk bank saja, tetapi juga bisa digunakan untuk bisnis dan investasi secara umum. Bahkan, sebagian lembaga Security Crowdfunding seperti SHAFIQ, LBS Urundana, dan Qazwa berusaha menyediakan layanan investasi dengan konsep akad mudharabah.

Bagaimana skema akad mudharabah yang sesuai syariat (tanpa bank) sudah dijelaskan dalam artikel berikut ini, Tata Cara Syirkah Mudharabah yang Sesuai Syariat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Syariah Wealth Management, kami menemukan setidaknya 3 (tiga) kesalahan fatal yang sering terjadi pada Akad Mudharabah dan bisa berkonsekuensi riba. Berikut ini adalah kesalahan dalam akad mudharabah yang wajib kamu hindari!

Kesalahan Pertama: Mempersyaratkan Utuhnya Modal, atau Modal Harus Dikembalikan Secara Utuh

Dalam akad mudharabah, pihak pengelola bisnis berperan menyetorkan modal berupa tenaga, bukan berupa harta. Ketika Pengelola bisnis (mudharib) mengalami kerugian yang bukan karena kelalaiannya, maka sudah cukup baginya pulang dengan tangan kosong, alias hanya mendapat capek-nya saja. Sedangkan, pihak pemodal (shahibul mal) sebagai pemilik bisnis/proyek tersebutlah yang menanggung kerugian finansial.

Jika pihak pengelola mendapatkan modal dari pihak pemodal, lalu pengelola wajib mengembalikan modalnya secara utuh meskipun rugi, maka ini sama saja seperti utang piutang. Sebab, pihak pemodal tidak menanggung risiko kerugian, tapi mendapat profit jika bisnisnya untung. Yang seperti ini hukumnya riba.

Dalam menganalisis kepatuhan syariah dan review akad, SWM merujuk AAOIFI Shariah Standards. Pada kasus ini, telah dijelaskan dalam ketentuan No. 13 Mudharabah, bahwa Mudharib tidak menanggung kerugian usaha:

4/4 A Mudarabah contract is one of the trust-based contracts. Therefore, the Mudarib is investing Mudarabah capital on a trust basis in which case the Mudarib is not liable for losses except in case of breach of the requirements of trust, such as misconduct in respect to the Mudarabah fund, negligence and breach of the terms of Mudarabah contract. In committing any of these, the Mudarib becomes liable fo the amount of the Mudarabah Capital.

Sayangnya, kami masih mendapati akad mudharabah yang isinya sebagai berikut:

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan membayar bagian keuntungan yang menjadi hak BANK sesuai dengan Nisbah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Akad ini atau menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Kalau begini sih lebih mirip utang daripada mudharabah.

Kesalahan Kedua: Bagi Hasil Mudharabah Dihitung dari Pendapatan (Revenue)

Poin ini sering terjadi karena terdapat perbedaan fatwa di Indonesia. Pihak pemodal meminta bagi hasil dihitung dari pendapatan atau disebut dengan revenue sharing, dan bukan profit sharing. Perbedaan revenue sharing dan profit sharing adalah bahwa revenue sharing membagi hasil kepada pemodal dihitung dari pendapatan (revenue/sales) sebelum dipotong oleh biaya-biaya operasional. Sedangkan profit sharing membagi hasil yang dihitung dari laba bersih, setelah pendapatan dikurangi semua biaya dalam satu periode.

Pendapat DSN MUI tentang bagi hasil

Menurut Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Prinsip Bagi Hasil dan No. 07/DSN-MUI/IV/2000, DSN MUI membolehkan pembagian dengan revenue sharing dan biaya operasional ditanggung pengelola. Berdasarkan sebuah penelitian oleh Robbani (2009), alasan mengapa bank syariah memakai revenue sharing adalah karena masyarakat belum paham tentang bank syariah, belum bisa menerima kerugian dari profit loss sharing, dan tingginya sikap tidak amanah nasabah pembiayaan.

Penjelasan AAOIFI tentang bagi hasil

Namun, yang lebih tepat menurut AAOIFI Shariah Standards, No. 12 Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations:

3/1/5/6 It is not permitted to start the allocation of profit between partners unless the operating costs, expenses, and taxes are deducted in calculating the profit and the capital of the Sharikah is maintained intact.

Menurut AAOIFI, karena prinsip dalam mudharabah ini adalah bagi hasil dan jika untung dibagi, jika rugi (secara keuangan) ditanggung pemodal. Maka, realitanya sebuah usaha tidak mungkin dikatakan untung, jika modal belum kembali utuh. Agar diketahui utuhnya modal, maka semua biaya-biaya harus mengurangi pendapatan dahulu, baru sisanya dibagi. Inilah alasan mengapa profit sharing lebih tepat.

Selain itu, jika pemodal tidak menanggung biaya, maka ini berarti pemodal akan aman dari kerugian karena pendapatan tidak mungkin negatif, jika suatu usaha tidak ada penjualan maka revenue akan nol, tidak mungkin revenue bernilai negatif.

Tadi kita bahas ketika pemodal ingin bagi hasilnya dari revenue dan tidak menanggung biaya operasional. Bagaimana kalau pengelola (bukan pemodal) yang ingin bayarannya berupa persentase dari revenue? Jawabannya, ini akan lebih mendekati akad ijarah, bukan mudharabah.

Kesalahan Ketiga: Jaminan Modal Kembali

Apakah dalam akad mudharabah boleh ada jaminan? jawabannya adalah jika jaminan tersebut untuk menjamin modal akan kembali penuh dan ditambah keuntungan, maka tidak boleh. Sedangkan, jaminan dalam akad mudharabah boleh jika bertujuan untuk menjamin dari kerugian akibat pengelola lalai dan pelanggaran kesepakatan.

dalam Shariah Standards No. 13 Mudharabah disebutkan:

6 The capital provider is permitted to obtain guarantees from the Mudarib that are adequate and enforceable. This is circumscribed by a condition that the capital provider will not enforce these guarantees except in cases of misconduct, negligence, or breach of contract on the part of Mudarib.

Kesalahan Keempat: Mudharib Langsung Menguasai Seluruh Modal

Sebagai contoh, Ahmad ingin membuka bisnis bakso karena memiliki resep yang unik dan rahasia, tapi tidak mau utang karena riba. Akhirnya, ia menggunakan akad mudharabah dan mengajak Irwan.

Ahmad menjadi pengelola (mudharib) dan Irwan sebagai pemodal (shahibul mal) dengan modal disetor sebesar Rp200 juta untuk diputar selama 5 tahun. Bagi hasilnya Ahmad:Irwan 30:70. Perputaran bisnisnya cukup baik, sehingga pada tahun pertama, profit 100 juta, Irwan menerima 70 juta. Pada tahun kedua, profit 150, Irwan menerima 105 juta. Tahun berikutnya, 175 juta, Irwan mendapat 122,5 juta. Pada tahun keempat, profit 175 juta, Irwan menerima 122,5 juta. Pada tahun terakhir, profit 150 juta, Irwan menerima 105 juta.

Jika ditotal, dalam lima tahun Irwan sudah menerima keuntungan 525 juta, lebih besar dari awalnya disetor Rp200 juta. Pada saat itu, Ahmad mengatakan “mudharabah kita selesai, kamu kan sudah terima Rp525 juta berarti sudah balik modal.” Lalu, peralatan, kios, dan lain-lain senilai Rp200 juta yang disetorkan Irwan di awal menjadi milik Ahmad berkat kerja kerasnya mengelola modal tersebut. Sedangkan menurut Irwan, semuanya milik Irwan karena dia yang memberikan modal. Apakah Ahmad benar?

Kasus seperti ini terjadi karena salah paham dan kurangnya edukasi tentang mudharabah. Akad mudharabah memang menjadi solusi permodalan agar tidak utang riba. Namun, konsekuensi akad mudharabah adalah seluruh modal usaha tetap milik pemodal (shahibul mal). Meskipun keuntungannya sudah melampaui modal awalnya. Jadi, pada akhir periode Ahmad tetap wajib mengembalikan semua modalnya kepada Irwan, karena modal 100% dari Irwan. Yang menjadi hak Ahmad adalah bagi hasilnya saja.

Memang, sebagai pengelola yang mampu mengembangkan bisnis seolah berjasa dan memiliki perusahaan tersebut. Tetapi, dalam syirkah yang dilihat adalah siapa pemilik modalnya. Jika sepanjang perjalanan bisnis modalnya tetap 100% milik Irwan, maka dia satu-satunya pemilik usaha. Kecuali, Ahmad menerapkan skema musyarakah mutanaqishah.

Kesimpulan

Akad mudharabah tidak sulit dan banyak diterapkan pada investasi syariah. Namun, jika tidak dipelajari dengan baik dan tidak dikonsultasikan kepada ahli fikih, rawan terjadi pelanggaran syariat yang membuat akadnya riba atau bahkan zalim satu sama lain.

Jika Anda berencana untuk berbisnis atau menyelenggarakan investasi dengan akad mudharabah, pastikan tidak terdapat pelanggaran syariat, dengan cara konsultasi ke Syariah Wealth Management. SWM adalah lembaga konsultasi dan pendampingan bisnis syariah yang menyediakan layanan pendampingan bisnis, konsultasi muamalah (bisnis, investasi, waris, dan zakat), dan review akad/kontrak kerjasama bisnis berdasarkan ketentuan syariah. Informasi lebih lanjut, hubungi SWM melalui WhatsApp pada tombol di bawah ini.

Similar Posts