Investor Dizalimi Tanpa Disadari

Berinvestasi ke dalam sebuah perusahaan artinya memberikan kewenangan kepada pengelola, atau CEO untuk mengelola dana tersebut dalam bisnis yang dijalankan sehingga menghasilkan keuntungan atau meningkatkan nilai investasi tersebut. Sayangnya, investor pada umumnya melihat investasi sebagai kegiatan yang pasif, memberikan uang dan menunggu keuntungan. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh pengelola dengan dana tersebut.

Kasus-kasus CEO berkelakuan buruk, penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, korupsi, dan hal-hal yang ilegal lainnya, umumnya jika ketahuan akan dituntut secara hukum. Namun, diantara misbehavior dari CEO dalam hal keuangan, kadang tidak hitam-putih; ada yang sifatnya masih dipertanyakan, tetapi tidak tergolong ilegal, ini yang bisa menjadi masalah karena dianggap abu-abu.

Ada pula kasus di mana kelihatan sekali pengelola ini memanfaatkan dana perusahaan untuk dirinya. Misalnya kasus John Thain, CEO Merill Lynch, untuk keperluan kantornya, ia membeli karpet seharga 87.000 dolar amerika, dan dengan total renovasi kantor 1.2 juta dolar amerika. Kisah James Bernhard, CEO Shaw Group, dibayar atas Non-Compete Agreement (bayaran untuk CEO agar tidak menyebarkan rahasia perusahaan dan bergabung dengan perusahaan kompetitor) senilai 15 juta dolar amerika untuk dirinya sendiri, dan bahkan sampai dia meninggal, keturunannya tetap mendapatkan bayaran tersebut. Lainnya, CEO dari Qwest Communication International, Eward Mueller, yang menggunakan pesawat jet perusahaan untuk keperluan istri dan anaknya.

Perusahaan yang memang go-public biasanya menjadi sorotan media apabila terdapat hal-hal yang ‘menarik’. Namun, bagaimana perusahaan yang tertutup? Investor tidak boleh menutup mata dari apa yang dilakukan oleh pengelolanya.

Di antara kasus yang menimpa klien SWM, pengelola menggunakan sejumlah uang perusahaan untuk ‘dipinjamkan’ dalam rangka mengembangkan perusahaan lain miliknya. Apa yang dilakukan oleh pengelolanya ini tidak diketahui oleh investor. Tentunya investor menjadi dibebani risiko dan bahkan memiliki hak atas pertumbuhan perusahaan tersebut (karena diambil tanpa izin).

Melihat beberapa contoh kasus di atas, apa sebenarnya batasan bagi pengelola dalam mengelola aset perusahaan?

Berdasarkan Sharia Standards (Al Ma’aayir Asy-Syar’iyyah) No. 13 Mudharabah yang disusun oleh AAOIFI:

  • 9/5 Mudharib (pengelola) tidak boleh menjual barang dengan harga lebih rendah dari biasanya dan tidak boleh membeli barang lebih mahal dari biasanya, kecuali jelas kemaslahatannya.
  • 9/6 Mudharib (pengelola) tidak boleh meminjamkan atau menghibahkan atau mensedekahkan harta mudharabah (perusahaan), dan tidak berhak memutihkan piutang kecuali izin dari pemilik modal.
  • 9/7 Mudharib berhak mendapatkan biaya perjalanan untuk kemaslahatan mudharabah menurut urf/kebiasaan atau sesuai dengan yang diizinkan pemilik modal.

Dengan demikian, dalam syariat Islam pengelola usaha itu sama sekali tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi perusahaan. Jika perkara-perkara yang mubah seperti meminjamkan uang, dan bahkan bersedekah, saja tidak diperbolehkan, apalagi mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dari dana perusahaan dan merugikan bagi perusahaan.

Sehingga, sebenarnya tidak ada yang abu-abu dalam masalah ini. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut (yang berkaitan dengan aset perusahaan) membawa maslahat untuk perusahaan atau tidak.

Namun, masih banyak pengelola bisnis yang tidak memahami aturan-aturan syariat dalam menjalankan bisnis, sehingga investor menjadi terzalimi. Belum lagi jika pengelolanya mengabaikan syariat dalam berbisnis, investornya juga tidak terlalu mengetahui apa yang dilakukan oleh pengelolanya dengan hartanya. Untuk itu, beberapa hal berikut ini harus menjadi perhatian

  1. Memiliki sistem informasi akuntansi yang transparan dan akuntabel

Perusahaan harus memiliki data keuangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya meminimalisir perilaku kecurangan, tetapi juga menjadi sumber penilaian perusahaan dan pengambilan keputusan bagi pemilik usaha.

  1. Memberikan pembekalan standar syariah dan etika bisnis

Langkah paling awal dalam menjadikan pengelolaan usaha berjalan sesuai syariah dan etika bisnis, tentu dengan memberikan pembekalan, pelatihan kepada pengelola, jajaran direksi, dan pegawai. 

  1. Memiliki whistleblowing system

Perusahaan yang tidak memiliki whistleblowing system yang berfungsi dengan baik, pegawai akan takut dalam melaporkan praktik-praktik yang menyalahi peraturan dan syariat, sehingga pelanggaran menjadi kebiasaan dan rahasia umum dalam perusahaan.

  1. Memiliki dewan pengawas

Investor sudah semestinya mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh pengelola. Hal ini dapat dilakukan oleh investor itu sendiri, atau dengan menunjuk dewan yang berfungsi sebagai pengawas, misalnya dewan komisaris.

Empat hal diatas adalah kriteria minimum dalam membangun ekosistem pengelolaan perusahaan yang aman dan dapat mencegah potensi kecurangan dan pengelolaan yang zalim.

Melihat pentingnya perusahaan bisa berjalan secara syar’i, pengelola dan investor tidak saling menzalimi, sehingga terjaga keberkahan dalam syirkah/mudharabah,

Syariah Wealth Management berusaha untuk menjaga kepatuhan syariah dalam berbisnis dengan menjadi pengawas syariah dalam beberapa perusahaan klien. SWM juga menyediakan jasa konsultasi bisnis dan investasi syariah, assessment kepatuhan syariah dan risiko, training fikih muamalah aplikatif untuk direksi maupun pegawai.

Leave a Reply