Perbedaan Hukum Waris Perdata dan Islam

Perbedaan Hukum Waris Perdata dan Islam

Waris jika diartikan sebagai pembagian harta peninggalan seorang anggota keluarga yang wafat, maka pada praktiknya terdapat banyak cara dan metode perhitungan pembagiannya. Dalam KUHPer burgerlijk wetboek (BW) yang diterapkan di Indonesia, terdapat aturan pembagian waris bersamaan dengan hukum perdata lainnya. Akan tetapi, sebelum adanya KUHPer, umat Islam termasuk di Indonesia, telah memiliki panduan waris yang lengkap dibahas dalam syariat.

Sebagai umat Islam, tentu tidak akan menyandingkan antara hukum waris Islam dengan hukum waris perdata. Sebab, sumber pembagian waris dalam Islam adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan hukum perdata berasal dari buatan manusia. Namun, bagi yang tidak paham bisa jadi menyamakan keduanya. Padahal ada perbedaan mendasar di antara dua aturan pembagian waris ini.

Sumber Hukum

Hukum kewarisan dalam Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan Allah menetapkannya sebagai kewajiban (bukan sekadar pilihan atau anjuran). Berikut ini ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas pembagian waris, klik di sini. Manusia wajib menerapkan pembagian waris berdasarkan aturan Allah. Allah berfirman:

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” 
(QS. An-Nisa’ [4]: 11)

dan pada kelanjutan ayat tersebut:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.” 
(QS. An-Nisa’ [4]: 14)

Sedangkan aturan waris dalam hukum perdata terdapat dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata.

Perhitungan pembagian harta waris

Dalam Islam, Allah telah menetapkan kerabat dekat yang berhak dan pasti mendapatkan bagian waris, yang disebut juga dzawil furudh, misalnya suami dapat 1/2 atau 1/4, istri 1/4 atau 1/8, ibu 1/6 dan lainnya. Kemudian, setelah dibagikan kepada dzawil furudh, seluruh sisanya diberikan kepada ashabah, misalnya anak.

Sedangkan, dalam hukum waris perdata, harta waris dibagikan merata kepada golongan yang menerimanya. Misal, Golongan I suami/istri, anak dan keturunannya. Golongan II orang tua, saudara dan keturunannya. Golongan III kakek dan nenek dari ayah maupun ibu. Golongan IV, paman dan bibinya.

Contoh perhitungan waris Islam dan perdata

Misalnya Pak Mustafa meninggalkan seorang Istri dan 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang semuanya masih hidup.

Dalam hukum perdata, cara pembagiannya adalah: Terdapat 5 orang yang masih hidup dan termasuk golongan I, artinya seluruh harta dibagi 5, sehingga 20% untuk istri, 20% untuk anak perempuan, 20% untuk anak laki-laki 1, 20% untuk anak laki-laki 2. dan 20% untuk anak laki-laki 3.

Sedangkan yang benar dalam hukum Islam, pembagiannya adalah 12.5% (1/8) untuk Istri, selebihnya 7/8 diberikan kepada ashabah yaitu anak. Anak laki-laki dihitung 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Karena ada 3 anak laki-laki, jadi 3*2 = 6 bagian, ditambah 1 anak perempuan 1*1 = 1 bagian. Sehingga total ada 7 bagian. 1/7 dari 7/8 = 1/8 untuk anak perempuan (12.5%). 2/7 dari 7/8 = 2/8 untuk anak laki-laki (25%).

Konsep Hajb dan Ahli Waris Pengganti

Dalam hukum waris perdata, dikenal adanya ahli waris pengganti jika penerimanya sudah meninggal lebih dahulu. Misalnya, sebelum Pak Mustafa Meninggal, Anak laki-laki pertamanya sudah meninggal lebih dahulu, tetapi sudah punya 2 cucu dari anak ini. Maka, cucu Pak Mustafa dari anak laki-lakinya mendapatkan jatah waris yang 25% tadi (25% dibagi dua cucu), karena cucu menggantikan anak yang sudah meninggal.

Dalam hukum waris Islam, tidak dikenal adanya ahli waris pengganti. Jika memang terdapat anak yang sudah meninggal, maka ia tidak mendapatkan bagian, karena hanya waris hanya untuk yang masih hidup dan tidak ada perwakilan atau penggantian bagi yang sudah meninggal. Jika 2 anak laki-laki lainnya dan anak perempuan Pak Mustafa masih hidup, maka bagian ashabah 7/8 hanya dibagi untuk mereka saja. Sedangkan, cucu dari anak laki-laki ini terhalang dari waris.

Akan tetapi, jika anak tersebut meninggal setelah Pak Mustafa wafat, hanya saja jika harta waris saat itu belum dibagikan, maka hak anak tersebut diberikan kepada cucunya.

Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan di Indonesia, dikenal juga konsep ahli waris pengganti seperti hukum waris perdata, yaitu dalam Pasal 185 KHI:

a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173

Sayangnya, konsep ini sama sekali tidak dikenal dalam syariat Islam, baik dalam Al-Qur’an, Hadits, maupun pendapat seluruh ulama klasik mazhab manapun. Pendapat ini mengikuti penafsiran seorang menteri dalam negeri dan ahli hukum adat bernama Hazairin, yang menafsirkan Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 33, sehingga maknanya mengikuti konsep ahli waris pengganti.

Penafsiran tersebut tidaklah ditemukan dalam kitab tafsir para ulama dan bertentangan dengan kaidah hajb dalam waris. Oleh karena itu, pembahasan ahli waris, baik dari KHI, perdata, atau dari mana pun jika bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih, maka perkataan dan pendapat tersebut tertolak.

Memang dengan pemahaman tentang waris yang sesuai syariat masih terbatas di kalangan masyarakat kita, kerap kali menimbulkan sengketa waris, perbedaan pandangan, dan bahkan bisa merusak persaudaraan. Maka dari itu, Syariah Wealth Management membantu kliennya mengatasi masalah waris, baik dengan menghitung pembagiannya, membuat dokumen risalah perhitungan waris, konsultasi ahli waris, hingga pendampingan sengketa waris. Informasi lebih lanjut hubungi tim kami via WhatsApp.

Leave a Reply