| |

Hukum Bisnis Franchise Halal atau Haram dalam Islam

Strategi bisnis yang digunakan untuk memperbanyak cabang bisnis adalah dengan bermitra dengan pihak lain. Demikian pula bagi seseorang yang ingin berinvestasi atau baru memulai usaha, menjadi cabang dari sebuah usaha yang sudah terkenal (memiliki brand) dan punya sistem yang jelas merupakan cara yang aman dan menjanjikan.

Misalnya, Anda ingin berbisnis, berjualan consumer goods, keperluan rumah tangga. Daripada membuka toko kelontong atau warung sendiri, mungkin Anda lebih tertarik menjadi cabangnya Alfamart atau Indomaret. Mengapa? karena kedua toko tersebut sudah memiliki brand equity dan reputasi di mata konsumen. Strategi semacam ini disebut dengan Franchise.

Franchise/Waralaba Indomaret

Apa itu Franchise?

Franchise atau waralaba adalah cara distribusi produk yang melibatkan pemilik waralaba (Franchisor) – yang menetapkan merek dagang atau nama dagang dan sistem bisnis, dan penerima waralaba (Franchisee) – yang membayar royalti dan biaya awal untuk hak menjalankan bisnis dengan merk/brand/nama dan sistem milik Franchisor.

Di antara kerjasama yang diterapkan dalam Franchise adalah sebagai berikut:

  1. Franchisee berhak menggunakan merk dagang dan brand milik Franchisor selama kontrak berlangsung
  2. Franchisor mengawasi seluruh kegiatan dagang yang dilakukan Franchisee
  3. Franchisor membekali Franchisee semua hal yang berkaitan dengan bisnis Franchise, seperti melatih pegawai dan memasok bahan baku. Biasanya, bahan baku wajib dibeli dari pihak Franchisor untuk menyamakan kualitas produk.
  4. Franchisee wajib membayar Franchisor atas kontrak Franchise ini, misalnya 10% dari penjualan Franchisee menjadi hak Franchisor.

Bagaimana Franchise dalam Pandangan Syariat Islam?

Para ulama terdahulu belum membahas franchise, karena ini merupakan inovasi bisnis masa kini. Namun, Kaidah-kaidah fikih muamalah dapat digunakan untuk menilai halal-haram bisnis franchise. Menurut Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Franchise adalah gabungan dari beberapa akad dan kesepakatan, yaitu:

  1. Akad Ijarah (sewa), yakni menyewa jasa pihak Franchisor sebagai pemilik merk. Yang disewa mulai dari merk dagang (aset tak berwujud) dan jasanya melatih karyawan dan membimbing Franchisee.
  2. Akad Bai’ (jual beli), yakni penjualan bahan baku oleh Franchisor kepada Franchisee.
  3. Franchisor harus membeli bahan baku dengan kuantitas tertentu untuk jangka waktu tertentu.
  4. Franchisee tidak boleh menjual produk lain, terutama produk pesaingnya.
  5. Bisnis Franchise dilakukan di lokasi tertentu yang diatur Franchisor.
  6. Harga jual diatur oleh Franchisor.

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Franchise pada asalnya adalah boleh, karena gabungan akad-akad tersebut tidak ada larangannya, selama barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal.

Hati-Hati dengan Bisnis Franchise

Meskipun halal, belum tentu semua Franchise tersebut aman dan menguntungkan. Ada kasus-kasus di mana bisnis Franchise justru Franchisee dizalimi dan dirugikan oleh Franchisor. Di antara celah yang dapat dimanfaatkan oleh Franchisor adalah adanya penggabungan akad jual beli dan ijarah ini.

Misalnya, suatu kontrak Franchise Kopi XYZ misalnya, mensyaratkan 15% dari omzet diberikan kepada Franchisor. Untuk set-up cost, Franchisor menerapkan 500 juta rupiah (di luar sewa tempat). Set-up cost ini maksudnya adalah Franchisee membeli peralatan, interior, furnitur, baju karyawan, neon box, dari pihak Franchisor agar terstandar. Di sini, Franchisor pun sudah mendapat untung. Kemudian, bahan baku harus dibeli dari Franchisor juga.

Saya pernah dengar suatu bisnis franchise yang awalnya menjual bahan baku yang kalau dihitung dalam persentase, Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar 50%. Dengan biaya franchise 15% dari omzet, berarti untuk biaya operasional dan laba masih ada ruang sebesar 35%. Namun, saat sudah kontrak dan mulai berjalan, ternyata biaya pengiriman bahan baku ditanggung oleh Franchisee. Karena belum dibahas pada saat akad, ini belum masuk perhitungan. Belum lagi jika Franchisor menaikkan harga bahan baku, dan sebagainya. Posisi Franchisee menjadi semakin terancam dan berisiko.

Contoh lainnya, ada sebuah bisnis Franchise, di bidang kuliner. Namun, pihak investor tidak perlu bekerja mengelola bisnisnya. Jadi, Investor membuka sebuah cabang restoran, secara status adalah milik dia, tetapi yang mengelola adalah pihak Franchisornya sendiri. Bagi investor ini akan mudah karena pasif. Yang seperti ini, tergolong sebagai akad mudharabah.

Namun, jika tidak ada pengawasan, kontrak semacam ini dapat membuka celah kecurangan atau conflict of interest dari pihak Franchisor. Pihak Franchisor ketika kesulitan meningkatkan laba bersih, dia dapat mengamankan diri dengan cara menaikkan harga bahan baku, tanpa diketahui investor karena ia berperan ganda.

Konsultasikan Sebelum Mulai Berbisnis

Maka dari itu, meskipun secara hukum syariat dikatakan halal, dalam bisnis tetap memerlukan pengkajian dari sisi bisnis dan celah hukumnya agar Franchisee tidak dirugikan atau dicurangi Franchisor. Hubungi Syariah Wealth Management untuk konsultasi dan pendampingan bisnis franchise Anda, sehingga kami bisa mengawasi dan menjaga bisnis Anda dari kezaliman dan pelanggaran syariat. Klik tombol di kiri bawah, atau ke nomor WhatsApp 082-12345-9661

Similar Posts