Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam

Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam

Sebelumnya SWM telah membahas tentang hukum asuransi dan asuransi syariah, bagaimana dengan hukum BPJS kesehatan, apakah BPJS Kesehatan ini sesuai syariah?

BPJS Kesehatan, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan penyelenggaran program jaminan sosial di bidang kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Mengingat jaminan kesehatan adalah hak setiap warga negara, pembiayaan kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun, menurut penjelasan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, pada kondisi saat ini dimana keuangan negara belum bisa menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya maka pemerintah boleh memungut dari sebagian warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak mampu, sedangkan sangat tidak bijak jika negara memungut dari warga yang tidak mampu dalam memenuhi jaminan ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an

 وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan

BPJS Kesehatan pada prinsipnya seperti asuransi takaful yang akadnya adalah hibah, sedangkan gharar pada akad tabarru’ seperti hibah tidak dilarang. Maka dari itu, secara prinsip pada BPJS Kesehatan ini adalah hibah sesama rakyat Indonesia dengan tujuan tolong-menolong agar terwujudnya jaminan kesehatan untuk semua golongan masyarakat.

Dilihat dari sisi bahwa BPJS sebenarnya adalah pengelola yang ditunjuk negara dengan dana operasional yang jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan masyarakat maka dana dikembalikan ke negara, dan jika ada kekurangan dana akan di-cover oleh negara.

Maka dari itu, BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi konvensional, dimana perusahaan asuransi menjadi pihak kedua yang mencari untung dari gharar, diuntungkan atau dirugikan berdasarkan klaim dari pemegang polis. Sehingga, BPJS Kesehatan hukumnya halal, berbeda dengan asuransi konvensional yang haram.

Meskipun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan:

Denda dalam BPJS Kesehatan

Sebagaimana yang kita ketahui, hukum menetapkan denda dalam utang-piutang adalah riba, sehingga haram. Maka dari itu, jika ada cicilan lewat tempo, iuran yang tertunggak, dan dikenakan sanksi berupa denda, maka ini haram karena riba. Bagaimana dengan BPJS Kesehatan?

Sebelumnya, BPJS Kesehatan pernah menerapkan denda keterlambatan membayar iuran, sehingga mengikuti BPJS Kesehatan menjadi haram bagi para peserta iuran mandiri kecuali pada kondisi terpaksa (misalnya pada kondisi-kondisi yang jika seorang warga tidak memiliki BPJS Kesehatan maka ada hak-hak kewarganegaraannya yang tidak dapat dipenuhi, maka ini menjadi boleh) sebagaimana penjelasan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dalam buku beliau Harta Haram Muamalat Kontemporer.

Berdasarkan peraturan terbaru sejak tahun 2016, BPJS Kesehatan tidak lagi menerapkan aturan denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun, konsekuensinya jika peserta telat membayar iuran BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

  • Status peserta menjadi non-aktif sejak tanggal 1 bulan berikutnya, sehingga penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara. 
  • Kepesertaannya dapat menjadi aktif kembali dan penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan berakhir bila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan serta membayar iuran bulan berjalan. Besaran denda mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Bila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan.
  • Denda pelayanan adalah sanksi yang diterima peserta BPJS Kesehatan karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun  waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.
    • Besaran denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.
    • Besaran denda paling tinggi Rp 30 juta.
    • Bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, denda tidak diterapkan bagi yang terlambat melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, tetapi statusnya dinonaktifkan saja hingga peserta melunasi pembayaran yang tertunggak.

Denda hanya diterapkan jika peserta baru aktif kemudian dalam jangka waktu dekat (45 hari sejak aktif kembali) peserta menggunakan fasilitas layanan BPJS Kesehatan untuk rawat inap. Dengan demikian, sebenarnya denda ini tidak berlaku umum kepada siapapun yang terlambat, hanya spesifik pada kasus orang yang terlambat membayar iuran kemudian baru lunas dan aktif kembali, lalu memakai layanan jaminan kesehatan ini untuk rawat inap. dan denda ini dapat dihindari dengan cara tidak menggunakannya untuk rawat inap jika baru aktif dalam 45 hari.

Dengan demikian, secara umum BPJS Kesehatan boleh digunakan karena secara prinsip sudah sesuai dengan tolong-menolong sesama masyarakat dan tidak diterapkan denda keterlambatan dalam iurannya.

Wallahu a’lam

Leave a Reply