Syarat yang harus dipenuhi asuransi syariah

Syarat yang harus dipenuhi asuransi syariah

Sebelumnya telah dibahas tentang hukum asuransi, dan bagaimana sebenarnya asuransi syariah. Kali ini kita insyaallah akan membahas tentang poin-poin penting yang harus ada dalam asuransi syariah. Sebab, bisa jadi asuransi dilabel syariah tetapi pada prinsipnya belum syar’i dan ternyata masih konvensional.

Dr. Erwandi Tarmizi dalam buku beliau Harta Haram Muamalat Kontemporer ketika menjelaskan asuransi syariah menyebutkan beberapa prinsip yang harus ada dalam anggaran dasar badan dana asuransi syariah:

  1. Hibah bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta.
  2. Perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening yan gsatu sama lainnya tidak ada kaitan, yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana.
  3. Perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil. Pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharib.
  4. Aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan perusahaan, begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana (bukan perusahaan -pen).
  5. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi (premi yang harus dibayar menjadi berkurang), atau disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis. Perusahaan pengelola asuransi tidak berhak atas laba ini sama sekali.
  6. Pada saat asuransi dilikuidasi maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial.
  7. Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi.
  8. Asuransi syariah wajib berkomitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya dan tidak boleh menanggung risiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan.
  9. Pengangkatan dewan pengawas syariah asuransi. Fatwa yang dikeluarkan dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola, juga harus ada auditor syariah dalam struktur kepengurusan perusahaan.

Selain itu, jika perusahaan mengelola investasi juga, maka harus dipastikan kalau investasinya dilakukan dengan cara yang halal. Misalnya, tidak investasi saham pada perusahaan yang haram dan memiliki utang riba. Pembahasan ini dapat disimak lebih lanjut di hukum jual beli saham.

Wallahu a’lam